APA ITU VENTURE CAPITAL

Mau Bayar PBB Online? Simak Caranya!

5/27/2018


Liputan6.com, Jakarta – PBB adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 1994.
Wajib Pajak PBB yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar PBB. Pembayarannya dilakukan satu tahun sekali dan harus dilunasi paling lambat enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Ketentuan nilai tersebut berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan. Besarnya PBB yang tertuang diperoleh dari perkalian tarif 0,5% dengan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).
NJKP ditetapkan sebesar 20% dari NJOP (jika NJOP kurang dari Rp1 miliar) atau 40%dari NJOP (jika NJOP senilai Rp1 miliar atau lebih).
(Untuk mengetahui dinamika pasar properti di Indonesia, termasuk sentimen pasar dari sudut pandang pembeli simak dalam Rumah.com Property Affordability Sentiment Index!)
1 dari 3 halaman

Hati-hati Denda!

Besaran PBB yang terutang dalam satu tahun pajak diinformasikan salam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). STP PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diterbitkan dengan ketentuan:
a. STP PBB diterbitkan
  • Setelah saat jatuh tempo SPPT atau SKP PBB terlewati; dan/atau
  • Setelah terjadi pelunasan pembayaran atas pokok PBB terutang
b. STP PBB sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 memuat PBB terutang yang tidak atau kurang dibayar ditambah dengan denda administrasi sebesar 2% per bulan yang dihitung dari saat jatuh tempo SPPT atau SKP PBB sampai dengan tanggal diterbitkannya STP PBB.
c. STP PBB sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 memuat denda administrasi sebesar 2% per bulan dari PBB terutang yang tidak atau kurang dibayar yang dihitung dari:
  • Saat jatuh tempo SPPT atau SKP PBB sampai dengan tanggal pelunasan pembayaran atas pokok PBB terutang, dalam hal belum pernah diterbitkan STP PBB sebagaimana dimaksud pada huruf b; atau
  • Saat jatuh tempo STP PBB sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan tanggal pelunasan pembayaran atas pokok PBB terutang, untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.
2 dari 3 halaman

Cara Menghitungnya?

Bagi WP (Wajib Pajak) yang baru pertama kali terkena PBB, berikut Rumah.com paparkan simulasi perhitungan yang berlaku hingga saat ini.
Contoh: Sebuah rumah dengan bangunan 100 M2 berdiri di atas lahan 200 M2. Misalnya, berdasarkan NJOP (nilai jual obyek pajak) harga tanah Rp700.000 per M2 dan nilai bangunan Rp600.000 per M2. Berapa besaran PBB yang harus dibayar oleh pemilik rumah tersebut?
* Harga tanah : 200 M2 x Rp700.000         = Rp140.000.000
* Harga Bangunan : 100 M2 x Rp600.000  = Rp60.000.000     +
* NJOP sebagai dasar pengenaan PBB    = Rp200.000.000
* NJOP Tidak Kena Pajak                          = Rp12.000.000
* NJOP untuk penghitungan PBB              = Rp188.000.000
NJKP (Nilai Jual Kena Pajak): 20% x Rp188.000.000 = Rp37.600.000
Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang :
0,5% x Rp37.600.000                                 = Rp188.000
* Faktor Pengurangan / Stimulus               = Rp15.000      –
PBB YANG HARUS DIBAYARKAN           = Rp173.000

RumahCom – PBB adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 1994.
Wajib Pajak PBB yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar PBB. Pembayarannya dilakukan satu tahun sekali dan harus dilunasi paling lambat enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Ketentuan nilai tersebut berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan. Besarnya PBB yang tertuang diperoleh dari perkalian tarif 0,5% dengan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).
NJKP ditetapkan sebesar 20% dari NJOP (jika NJOP kurang dari Rp1 miliar) atau 40%dari NJOP (jika NJOP senilai Rp1 miliar atau lebih).
(Untuk mengetahui dinamika pasar properti di Indonesia, termasuk sentimen pasar dari sudut pandang pembeli simak dalam Rumah.com Property Affordability Sentiment Index!)
Besaran PBB yang terutang dalam satu tahun pajak diinformasikan salam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). STP PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diterbitkan dengan ketentuan:
a. STP PBB diterbitkan
  • Setelah saat jatuh tempo SPPT atau SKP PBB terlewati; dan/atau
  • Setelah terjadi pelunasan pembayaran atas pokok PBB terutang
b. STP PBB sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 memuat PBB terutang yang tidak atau kurang dibayar ditambah dengan denda administrasi sebesar 2% per bulan yang dihitung dari saat jatuh tempo SPPT atau SKP PBB sampai dengan tanggal diterbitkannya STP PBB.
c. STP PBB sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 memuat denda administrasi sebesar 2% per bulan dari PBB terutang yang tidak atau kurang dibayar yang dihitung dari:
  • Saat jatuh tempo SPPT atau SKP PBB sampai dengan tanggal pelunasan pembayaran atas pokok PBB terutang, dalam hal belum pernah diterbitkan STP PBB sebagaimana dimaksud pada huruf b; atau
  • Saat jatuh tempo STP PBB sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan tanggal pelunasan pembayaran atas pokok PBB terutang, untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.
Bagi WP (Wajib Pajak) yang baru pertama kali terkena PBB, berikut Rumah.com paparkan simulasi perhitungan yang berlaku hingga saat ini.
Contoh: Sebuah rumah dengan bangunan 100 M2 berdiri di atas lahan 200 M2. Misalnya, berdasarkan NJOP (nilai jual obyek pajak) harga tanah Rp700.000 per M2 dan nilai bangunan Rp600.000 per M2. Berapa besaran PBB yang harus dibayar oleh pemilik rumah tersebut?
* Harga tanah : 200 M2 x Rp700.000         = Rp140.000.000
* Harga Bangunan : 100 M2 x Rp600.000  = Rp60.000.000     +
* NJOP sebagai dasar pengenaan PBB    = Rp200.000.000
* NJOP Tidak Kena Pajak                          = Rp12.000.000
* NJOP untuk penghitungan PBB              = Rp188.000.000
NJKP (Nilai Jual Kena Pajak): 20% x Rp188.000.000 = Rp37.600.000
Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang :
0,5% x Rp37.600.000                                 = Rp188.000
* Faktor Pengurangan / Stimulus               = Rp15.000      –
PBB YANG HARUS DIBAYARKAN           = Rp173.000
Bayar PBB Online
Untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, bayar PBB online juga dapat dilakukan melalui tempat pembayaran elektronik yang disediakan bank seperti ATM/teller/fasilitas lain. Keuntungan bayar PBB online melalui mesin elektronik diantaranya:
  1. Melayani pembayaran PBB atas objek pajak di seluruh Indonesia;
  2. Tidak terikat pada hari kerja dan jam operasional bank untuk pembayaran PBB;
  3. Terhindar dari antrian di bank pada saat pembayaran PBB.
Bank yang menyediakan fasilitas elektronik adalah:
  1. ATM dan Counter Teller Bank DKI untuk objek pajak yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
  2. ATM dan Counter Teller Bank Jatim untuk objek pajak yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur.
  3. ATM dan Counter Teller Bank Bumiputera untuk objek pajak di seluruh Indonesia.
  4. ATM dan Counter Teller Bank Bukopin untuk objek pajak di seluruh Indonesia.
  5. Counter Teller Bank Nusantara Parahyangan untuk objek pajak di seluruh Indonesia.
  6. Internet Banking, Phone Plus, ATM dan Teller BNI untuk objek pajak di seluruh Indonesia.
  7. Internet Banking dan ATM BCA untuk objek pajak di seluruh Indonesia.
  8. Internet Banking, SMS Banking, Phone Banking, dan ATM Mandiri, untuk objek pajak di seluruh Indonesia.
bayar-pbb-online
Skema pembayaran PBB di beberapa ATM Bank
Tahapan pembayaran PBB melalui ATM sebagai berikut:
  1. Cari menu pembayaran kemudian pilih
  2. Cari menu pajak kemudian pilih
  3. Masukkan Nomor Objek Pajak
  4. Masukkan tahun pembayaran PBB
  5. Kemudian akan muncul informasi tentang objek pajak, tagihan, dan namanya
  6. Periksa dengan teliti identitas dan jumlah pokok pajak yang harus dibayar
  7. Jika sudah sesuai, tekan tombol bayar
Bila melakukan pembayaran melalui metode online, ada satu hal yang perlu diingat. Yakni, jangan buang bukti pembayaran karena ini merupakan barang bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang sah melalui ATM.

Info lebih lanjut hub :

    Wisnu Broto
    Direktur Evo Group Investor
    28 Tahun
    www.evokonsultan.com 


    Omong-omong soal Berita, apa sudah punya Investasi rumah idaman untuk tabungan pensiun anda di hari tua,dengan harga 30%-50% lebih murah dari harga pasar?
    Sebagai contoh Komplek Perumahan Gunung Anyar dengan nilai pasar 3 M kita beli hanya 1 M !!  "EVO AKAN MEMBERIKAN KOMISI BROKER 3% - 5%

    Jika belum, cek di sini Pusat Jual Beli Rumah 50% Dibawah Harga Pasar Berkualias Dan Terpercaya, mulai harga Rp500 jutaan di Surabaya sekitarnya.


    CLIK >>>>  www.evokonsultan.com

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

EVO GROUP BERBAGI BERSAMA ANAK YATIM